Takalar,siberpintar.com-- Program pengadaan sarana kebersihan berupa ribuan tempat sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) Kabupaten Takalar menjadi sorotan masyarakat.
Pasalnya, pengadaan tempat sampah tersebut diduga sebagai proyek 'siluman'. Sebab, proyek tahun anggaran 2025 itu disebut telah mendistribusikan sekitar 2.300 unit ke sejumlah kecamatan, lalu disalurkan lagi ke tingkat kelurahan dan desa.
Namun berdasarkan informasi yang diperoleh, setiap kelurahan dan desa menerima sekitar lima unit tempat sampah. Bentuk fisik tempat sampah tersebut pun menuai keluhan.
Wadah sampah itu disebut berbahan dasar drum plastik yang dibelah, dicat warna kuning serta menggunakan tali sebagai pegangan, bukan produk pabrikan jadi seperti yang umum digunakan di fasilitas publik.
Sejumlah warga menilai kualitasnya kurang meyakinkan. Fathir, salah seorang warga Takalar, menyayangkan model pengadaan tersebut. Ia menduga spesifikasi barang tidak sesuai harapan dan dikhawatirkan tidak memiliki daya tahan lama.
“Kalau bahannya seperti itu, takutnya cepat rusak. Padahal ini pakai anggaran negara, seharusnya bisa lebih baik,” ujarnya.
Selain pengadaan tempat sampah tersebut, DLHP Takalar sebelumnya juga diketahui menyalurkan sarana kebersihan lain seperti tong sampah, dua unit kontainer besar serta 32 unit kontainer mini yang ditempatkan di sejumlah titik keramaian, di antaranya Pasar Sentral dan Lapangan HM Dg Sibali.
Namun, sejumlah pihak menilai informasi terkait proyek-proyek tersebut kurang terbuka. Warga mengaku tidak mengetahui perusahaan pelaksana, nilai anggaran, maupun sumber pendanaan secara rinci. Kondisi ini memunculkan persepsi di tengah masyarakat bahwa proyek berjalan minim transparansi.
Saat dikonfirmasi, Plt Kepala DLHP Takalar, Syafaruddin, belum memberikan penjelasan detail. Dalam pesan singkatnya, ia menyebut sedang berada di Kantor Bupati Takalar dan akan menghubungi kembali. Hingga berita ini diturunkan, keterangan lanjutan belum diterima.
Sorotan juga mengarah pada aspek administrasi proyek. Sejumlah sumber internal menyebutkan informasi terkait nilai kontrak, sumber dana hingga pejabat teknis yang bertanggungjawab belum tersampaikan secara jelas di internal. Kondisi ini dinilai menyulitkan publik dalam melakukan pengawasan.
Sehingga sejumlah pemerhati kebijakan publik di Takalar mendorong adanya penjelasan resmi dari pihak terkait guna memastikan pengadaan barang telah sesuai prosedur dan prinsip keterbukaan informasi publik. Mereka berharap program kebersihan yang bertujuan baik tersebut benar-benar memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat.(ardin)
