Takalar,siberpintar.com-- Kritik merupakan bagian dari partisipasi publik. Jika masyarakat takut berbicara, maka pemerintah kehilangan cermin untuk memperbaiki diri. Dalam sistem demokrasi, kritik bukanlah ancaman, justru merupakan nafas bagi pemerintahan yang sehat.
Presiden RI, Prabowo Subianto pun dalam suatu kesempatan menegaskan, bahwa pemerintah, baik pusat maupun daerah, ditegaskan tidak boleh alergi terhadap kritik dan harus terbuka. Sebab, kritik merupakan indikator sehatnya demokrasi dan bahan evaluasi kebijakan.
Pejabat yang alergi kritik berpotensi otoriter, korup dan memblokir komunikasi warga, sehingga jika tidak siap dikritik, sebaiknya tidak menjabat di publik.
Namun belakangan ini, sikap yang di tunjukkan oleh sejumlah pejabat eselon di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Takalar memiliki kecenderungan yang mengkhawatirkan: alergi terhadap kritik dan enggan membuka ruang dialog publik.
Pasalnya, sejumlah pejabat eselon Pemkab Takalar tersebut seakan-akan kompak keluar dari beberapa grup WhatsApp WA, diantaranya grup WA Takalar Info dan Kabar Takalar.
Tindakan para pejabat tersebut pun sontak memantik sorotan sejumlah anggota grup WA, yang menilai pejabat di bawah pemerintahan Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Daeng Manye dan Wakilnya, Hengky Yasin, ogah menerima kritikan.
"Kritik adalah indikator sehatnya demokrasi lokal. Pemerintah yang alergi terhadap kritik berpotensi menciptakan iklim otoriter di tingkat daerah,” tegas Hamsah, salah seorang aktivis pemuda Takalar, Jumat (6/2/2026).
Pemerintah daerah, kata dia, seharusnya memahami bahwa kritik bukanlah bentuk permusuhan. Kritik adalah cermin terkadang memang memantulkan hal yang tidak menyenangkan, tetapi tanpa cermin, wajah kebijakan publik bisa terus tampak sempurna di mata sendiri, padahal penuh cacat di mata rakyat.
"Sikap antikritik hanya akan melahirkan dua hal, yakni ketakutan dan kemunafikan. Ketakutan di kalangan masyarakat untuk bersuara, dan kemunafikan di kalangan pejabat yang sibuk membangun citra tanpa memperbaiki substansi. Padahal, demokrasi lokal yang kuat ditopang oleh masyarakat yang berani berbicara dan pemimpin yang mau mendengar," tandasnya.
Hamsah menambahkan, para pejabat publik seharusnya tidak memusuhi pengkritik, melainkan bersyukur karena kritik merupakan tanda kepedulian.
“Dan, jangan pernah berkata benci kepada para pengkritik. Sebaliknya harus bersyukur, karena masih ada di antara kita yang mau mengkritik. Itu tanda peduli,” katanya.
“Para pejabat di lingkup Pemkab Takalar perlu belajar bahwa keterbukaan bukan kelemahan, melainkan kekuatan. Menerima kritik dengan lapang dada justru menunjukkan kedewasaan politik dan kepercayaan diri sebagai pemimpin publik. Karena hanya pemimpin yang takut salah yang menolak kritik, sementara pemimpin sejati menjadikannya bahan koreksi," pungkasnya.
Sementara itu, salah seorang pejabat eselon lingkup Pemkab Takalar yang minta identitasnya dirahasiakan, mengaku, jika mereka mendapat perintah dari atasannya agar keluar dari grup WA.
"Kami disuruh untuk keluar dari grup WA itu (Takalar Info dan Kabar Takalar). Katanya perintah dari Pak Bupati," akunya.(ardin)
