Takalar,siberpintar.com-- Kasus campak di Kabupaten Takalar menunjukkan peningkatan selama periode Januari hingga Maret 2026.
Kondisi ini menjadi perhatian karena campak merupakan penyakit menular yang berpotensi menimbulkan komplikasi serius, terutama pada anak.
Kepala Dinkes Takalar, dr Nilal Fauziah mengungkapkan, total kasus campak yang tercatat dan ditangani di fasilitas layanan kesehatan Takalar sebanyak 185 kasus periode Januari hingga Maret 2026.
Dari 185 kasus campak tersebut, sebanyak 117 ditangani oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H. Padjonga Daeng Ngalle.
“Kasus campak yang ditangani RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle itu sebagian besar berasal dari Takalar, yakni 81 kasus. Kemudian Gowa 16 kasus dan Jeneponto 20 kasus,” ungkapnya, Selasa (14/4/2026).
Selain RSUD H. Padjonga Daeng Ngalle, pihak Dinkes Takalar juga mencatat kasus campak yang ditangani RS Maryam Citra Medika yang merupakan RS swasta.
Dimana, kasus campak yang ditangani RS Maryam periode Januari sampai Maret sebanyak 68 kasus. Rinciannya, Takalar 30 kasus, Jeneponto 11 kasus, dan Gowa 27 kasus.
Menurut dr. Nilal angka tersebut menunjukkan adanya mobilitas pasien antarwilayah yang cukup tinggi.
Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinkes Kabupaten Takalar, Hajil Muhammad, mengatakan, kondisi ini berbeda dengan tahun sebelumnya.“Untuk tahun 2025 itu tidak ada kasus seperti ini,” ujarnya.
Di tengah meningkatnya kasus campak, Bupati Takalar Mohammad Firdaus atau yang akrab disapa Daeng Manye dikabarkan melakukan kunjungan kerja keluar negeri.
Mantan pejabat tinggi PT Telkom Property Indonesia itu dikabarkan melakukan kerja di Cina.
Kunjungan kerja orang nomor satu di Kabupaten Takalar ke negeri Tirai Bambu tersebut sontak menjadi sorotan karena dinilai abaikan instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
Dalam instruksinya, Mendagri Tito Karnavian meminta kepala daerah untuk melakukan efisiensi anggaran, khususnya pada pos anggaran perjalanan dinas yang tidak perlu.
Hal ini dilakukan menyusul adanya upaya dari pemerintah pusat melakukan penghematan untuk mengantisipasi beban fiskal yang semakin berat karena peningkatan harga minyak dunia.
Kunjungan kerja Bupati Takalar keluar negeri tersebut dibenarkan oleh salah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemkab Takalar.
Sumber menyebutkan kunjungan kerja Bupati Takalar tersebut telah mendapatkan izin dari Kemendagri. “Kunjungannya beliau keluar negeri dalam rangka kepentingan masyarakat Takalar yakni akan mendatangkan investor ke Takalar,” kata sumber terpercaya, Selasa (14/4/2026).
Bahkan, lanjut dia, rapat Paripurna di DPRD Takalar pun sementara waktu ditunda karena Bupati Takalar masih melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. “Kemungkinan tanggal 20 beliau tiba di Takalar,” pungkas sumber internal di lingkup Pemkab Takalar.(ardin)
