Takalar,siberpintar.com-- Pemerintah Kecamatan Polongbangkeng Selatan (Polsel) mematangkan pelaksanaan Dana Specific Grant (SG) Tahun Anggaran 2026 melalui rapat koordinasi teknis di Kantor Camat Polsel, Kabupaten Takalar, Rabu (8/7/2026).
Rapat digelar sebagai langkah menyamakan persepsi sebelum pelaksanaan program di seluruh kelurahan penerima. Rapat dipimpin Plt Camat Polsel, Ayatullah Rawatib dan dihadiri para lurah serta perwakilan enam kelurahan penerima Dana SG.
Dalam pertemuan itu, disepakati pelaksanaan program menggunakan mekanisme swakelola Tipe IV yang melibatkan kelompok masyarakat (Pokmas). Ayatullah menjelaskan, melalui mekanisme swakelola Tipe IV, Pokmas bertanggung jawab mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan hingga pengawasan kegiatan.
Dana SG Tahap I tahun 2026 yang mulai digulirkan mencapai Rp512.748.302, untuk enam kelurahan, yakni Pabundukang, Rajaya, Bulukunyi, Canrego, Pattene dan Bontokadatto, dengan fokus pada pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.
Untuk kegiatan fisik, anggaran Rp336.701.300 digunakan membangun talud, peningkatan jalan, jalan tani serta paving block. Sementara kegiatan nonfisik mendapat alokasi Rp65.047.002 untuk pelatihan peningkatan kapasitas kader dan Rp111 juta untuk insentif kader.
Ayatullah mengatakan, setiap kelurahan memperoleh program sesuai kebutuhan wilayah. Kelurahan Pabundukang dan Rajaya mendapatkan pembangunan talud, Bulukunyi memperoleh peningkatan jalan, Canrego mendapat peningkatan jalan tani, sedangkan Pattene dan Bontokadatto memperoleh pembangunan paving block.
Selain membahas Tahap I, rapat juga menyiapkan pelaksanaan Dana SG Tahap II Tahun Anggaran 2026 dengan alokasi anggaran Rp618.597.400. Dari jumlah ini, Rp451.378.600 dialokasikan pembangunan fisik, Rp56.218.800 untuk pelatihan kader dan Rp111 juta untuk insentif kader.
Program fisiknya meliputi pembangunan talud, drainase dan peningkatan jalan tani, sedangkan kegiatan nonfisik difokuskan pada pelaksanaan rembuk stunting. Ayatullah berharap, pelaksanaan Dana SG 2026 berjalan secara transparan, akuntabel dan tepat sasaran.
Sementara itu, Lurah Rajaya, Muhammad Nasir, menilai rapat koordinasi tersebut memberikan kejelasan mengenai mekanisme pelaksanaan program sehingga menjadi pedoman bagi kelurahan dalam merealisasikan kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.(ato)
0 Komentar