Takalar,siberpintar.com-- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Takalar resmi meluncurkan aplikasi pelayanan publik digital “Takalar ONE CLICK” di Ruang Pola Kantor Bupati Takalar, Kamis (21/5/2026). Peluncuran aplikasi berbasis Super Apps itu dipimpin langsung Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Daeng Manye.
Aplikasi Takalar ONE CLICK menjadi bagian dari transformasi pemerintahan digital yang tengah dikembangkan Pemkab Takalar. Platform tersebut dirancang sebagai pusat layanan digital yang memungkinkan masyarakat mengakses berbagai layanan publik hanya melalui telepon genggam.
Dalam sambutannya, Daeng Manye menegaskan program digitalisasi pemerintahan tersebut tidak boleh gagal karena menyangkut kebutuhan masyarakat luas. “Ini tidak boleh gagal demi masyarakat Takalar,” tegasnya di hadapan peserta launching.
Menurutnya, kehadiran Takalar ONE CLICK bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan momentum perubahan menuju kabupaten digital. Ia menyebut aplikasi itu sebagai langkah awal yang akan terus dikembangkan secara berkelanjutan sesuai masterplan teknologi informasi dan komunikasi Kabupaten Takalar.
Daeng Manye menjelaskan, roadmap pengembangan sistem pemerintahan digital juga telah disusun untuk periode 2025 hingga 2030. Pemkab Takalar menargetkan peningkatan layanan publik yang lebih cepat, transparan, dan terintegrasi antarorganisasi perangkat daerah.
Pada kesempatan itu, Daeng Manye juga memperlihatkan kemudahan penggunaan aplikasi Takalar ONE CLICK kepada peserta launching. “Masyarakat sekarang ingin pelayanan cepat dan mudah. Karena itu kita harus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo-SP) Takalar, Suhardiyanto, mengatakan Takalar ONE CLICK menghadirkan dua klaster utama layanan yang dapat diakses masyarakat secara langsung.
Klaster pertama merupakan layanan interaktif, seperti administrasi kependudukan, layanan ketenagakerjaan, Sistem Informasi Nelayan atau SINAKA, PPDB Online, hingga fitur pengaduan masyarakat “Lapor Daeng”.
Sedangkan klaster kedua menghadirkan layanan informatif, mulai dari informasi perizinan, fasilitas kesehatan, pariwisata dan ekonomi kreatif, pemberdayaan UMKM, harga bahan pokok, pajak dan retribusi daerah, berita daerah, hingga layanan pendidikan.
Seluruh layanan tersebut telah terhubung dengan Dashboard Monitoring dan Evaluasi atau Monev yang memungkinkan pimpinan daerah memantau respons pelayanan OPD secara real time.(ato)
