Bupati Takalar Instruksikan BKAD Segera Cairkan Dana Operasional Desa Non Siltap Tahap II






















Takalar,siberpintar.com-- Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Daeng Manye meminta pencairan Dana Operasional Pemerintahan Desa Non Penghasilan Tetap (Siltap) tahap II segera ditindaklanjuti. Dana tersebut diperuntukkan bagi kebutuhan operasional pemerintahan desa selama tiga bulan, April hingga Juni 2026.

Permintaan itu disampaikan Daeng Manye dalam pertemuan bersama Ketua APDESI Takalar, Parawangsa dan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Takalar, Achmad Rivai di ruang kerja Bupati Takalar, Senin (24/8/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Parawangsa menyampaikan kebutuhan pemerintah desa terkait kelancaran pencairan dana operasional. Menurutnya, dukungan anggaran diperlukan agar aktivitas pemerintahan desa dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.

Merespons aspirasi tersebut, Daeng Manye langsung memberikan arahan kepada Kepala BKAD Takalar untuk segera menindaklanjuti proses pencairan Dana Operasional Non Siltap tahap II sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah itu dinilai penting agar kebutuhan operasional desa tidak menghambat pelayanan publik.

Selain persoalan anggaran, Daeng Manye mengingatkan seluruh kepala desa agar menjaga kekompakan dalam menjalankan pemerintahan. Ia meminta kepala desa memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan perangkat serta seluruh unsur terkait di wilayah masing-masing.

“Pak Desa harus selalu solid dalam menjalankan pemerintahan di desanya, terutama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” kata Daeng Manye.

Menurutnya, kepala desa memiliki posisi strategis karena menjadi bagian pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Karena itu, keberlangsungan pemerintahan desa tidak hanya membutuhkan dukungan anggaran, tetapi juga kekompakan dan koordinasi seluruh perangkat desa.

Daeng Manye berharap pencairan Dana Operasional Non Siltap tahap II segera terealisasi bagi pemerintah desa di Takalar. Sinergi pemerintah daerah dan pemerintah desa dinilai penting untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan sekaligus mempercepat pembangunan yang menyentuh kebutuhan masyarakat.(ato)

0 Komentar

Posting Komentar