Takalar,siberpintar.com-- Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2026 mendapat persetujuan sembilan fraksi DPRD Takalar untuk dibahas ke tahapan berikutnya.
Pandangan umum sembilan fraksi tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Takalar di Gedung DPRD Takalar, Minggu (27/9/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua II DPRD Takalar, Irwan Iskandar dan dihadiri Wakil Bupati (Wabup) Takalar, Hengky Yasin yang mewakili Bupati, Mohammad Firdaus Daeng Manye.
Persetujuan tersebut disertai sejumlah catatan yang dinilai perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Catatan fraksi mencakup berbagai sektor yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Mulai dari layanan kesehatan, infrastruktur jalan dan jembatan, pendidikan, penanganan kekeringan, pendapatan asli daerah (PAD), aset pemerintah hingga penguatan UMKM dan persoalan kawasan pesisir.
Fraksi Golkar, misalnya, meminta pemerintah memperkuat jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem, termasuk warga yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Fraksi ini juga menyoroti sejumlah ruas jalan dan jembatan yang membutuhkan penanganan serta meminta perhatian terhadap belanja pegawai.
Selain itu, Fraksi PKS menyoroti penggunaan SiLPA sebagai sumber pembiayaan dalam perubahan anggaran. Pemerintah daerah menjelaskan, penurunan PAD antara lain dipengaruhi proyeksi penerimaan RS Galesong yang tidak mencapai target serta berkurangnya sejumlah retribusi. Pemda menyatakan optimalisasi PAD tetap dilakukan tanpa membebani masyarakat melalui kenaikan tarif.
Fraksi PPP menekankan agar pembangunan fisik dalam APBD Perubahan disusun berdasarkan kebutuhan lapangan dan skala prioritas. Sementara Fraksi PDI Perjuangan mengangkat persoalan jalan, pendidikan, kesehatan, pelayanan saat musim kemarau, konflik lahan Pulau Mangkeng, abrasi pesisir Galesong, UMKM dan bantuan sosial.
Catatan lainnya datang dari Fraksi NasDem yang meminta pemutakhiran data desil kesejahteraan masyarakat dilakukan secara berkala, termasuk kesiapsiagaan menghadapi kekeringan dan kondisi darurat. Fraksi Gerindra juga mendorong optimalisasi aset daerah, termasuk aset terkait pembiayaan PEN, agar dapat memberikan manfaat dan berkontribusi terhadap PAD.
Menanggapi seluruh pandangan fraksi, Wabup Takalar, Hengky Yasin menyampaikan apresiasi atas dukungan dan masukan DPRD. Menurutnya, berbagai masukan tersebut menjadi bagian penting dalam penyempurnaan pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2026.(*)
0 Komentar